kabarkoperasi.id, Jakarta – Pemerintah memastikan ribuan unit truk dan pikap yang terlanjur diimpor dari India akan tetap didistribusikan untuk menunjang operasional Koperasi Merah Putih. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono di tengah sorotan publik terhadap kebijakan pengadaan kendaraan operasional koperasi desa yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ferry menjelaskan, keputusan untuk tetap menyalurkan kendaraan impor itu bukan tanpa alasan. Proses pengadaan yang sudah berjalan jauh dan jumlah unit yang sudah berada di tangan menjadi pertimbangan utama agar tidak terjadi pemborosan anggaran negara.
“Kemarin karena terlanjur, jumlahnya masih ribuan, kita akan penuhi untuk operasional di koperasi desa yang sudah selesai bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya,” ujar Ferry.
Hanya untuk Koperasi yang Sudah Siap
Distribusi kendaraan impor tersebut tidak akan dilakukan secara sembarangan. Pemerintah menetapkan syarat ketat bahwa penyaluran hanya akan diberikan kepada koperasi desa yang benar-benar telah siap secara infrastruktur. Artinya, koperasi yang bangunan fisik, gudang penyimpanan, gerai penjualan, serta perlengkapan operasionalnya sudah tuntas dibangun yang akan diutamakan.
Langkah selektif ini dinilai penting agar kendaraan yang didistribusikan tidak mangkrak dan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal sejak hari pertama beroperasi. Pemerintah tidak ingin aset negara berupa truk dan pikap tersebut justru terbengkalai di koperasi yang belum memiliki kesiapan operasional memadai.
Dalam skema distribusi yang dirancang Kementerian Koperasi, setiap koperasi desa yang memenuhi kriteria kesiapan tersebut akan menerima paket armada lengkap. Masing-masing koperasi akan mendapatkan satu unit truk untuk pengangkutan barang dalam kapasitas besar, satu unit pikap untuk distribusi jarak menengah, serta sepeda motor guna memperlancar mobilitas barang dalam skala lebih kecil di lingkungan desa.
Komitmen Beralih ke Produk Dalam Negeri
Meski saat ini masih harus menyalurkan kendaraan impor, Ferry menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara dan merupakan konsekuensi dari kondisi pengadaan yang sudah terlanjur berjalan. Pemerintah, kata dia, tidak akan mengulang langkah serupa di masa mendatang.
Untuk memenuhi sisa kebutuhan armada Koperasi Merah Putih yang masih cukup besar, Ferry memastikan pemerintah akan sepenuhnya berpaling ke industri otomotif dalam negeri. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap produsen kendaraan lokal yang selama ini berharap mendapat porsi lebih besar dalam proyek-proyek pengadaan pemerintah.
Komitmen ini juga sejalan dengan semangat program Koperasi Merah Putih itu sendiri yang dirancang sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dari tingkat desa. Akan menjadi ironi jika program yang bertujuan memperkuat ekonomi dalam negeri justru lebih banyak mengalirkan manfaat ke industri luar negeri.
Koperasi Merah Putih dan Ambisi Besar Ekonomi Desa
Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi di tingkat desa. Melalui program ini, pemerintah menargetkan terbentuknya koperasi di seluruh desa di Indonesia yang mampu menjadi tulang punggung distribusi barang, pangan, hingga kebutuhan pokok masyarakat pedesaan.
Kehadiran armada kendaraan operasional seperti truk, pikap, dan sepeda motor menjadi komponen krusial dalam ekosistem koperasi desa tersebut. Tanpa dukungan mobilitas yang memadai, koperasi akan kesulitan menjalankan fungsi distribusi dan logistik yang menjadi inti dari program ini.
Dengan kejelasan arah kebijakan yang disampaikan Ferry, pemerintah kini dituntut untuk membuktikan bahwa komitmen beralih ke produk lokal bukan sekadar wacana. Publik dan pelaku industri otomotif nasional tentu akan mengawal realisasi janji tersebut dalam setiap tahap pengadaan Koperasi Merah Putih berikutnya.
Sumber: TikTok/tempo.co
