kabarkoperasi.id- Jakarta, Harapan besar yang disematkan pada pembangunan gerai KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan kini mulai menuai tanda tanya serius. Hasil penelusuran tim redaksi kabarkoperasi.id di gerai KDKMP kawasan Blok M Hub, Jakarta, menunjukkan kondisi yang jauh dari ekspektasi awal.
Alih-alih menjadi pusat aktivitas ekonomi baru, gerai yang digadang-gadang sebagai percontohan tersebut terlihat sepi pengunjung. Dalam beberapa waktu pengamatan, arus kunjungan tampak minim, bahkan kalah ramai dibandingkan gerai-gerai lain di sekitarnya yang menawarkan produk serupa dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap pasar.
Dalam analisis tim redaksi, selama kurang lebih tujuh bulan beroperasi, gerai KDKMP di kawasan strategis tersebut belum menunjukkan tanda-tanda menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, operasional gerai diperkirakan masih berada dalam kondisi merugi. Biaya operasional yang terus berjalan tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh.
Kondisi ini menjadi ironi tersendiri. Blok M dikenal sebagai salah satu kawasan dengan mobilitas tinggi dan potensi pasar yang besar di Jakarta. Dengan keunggulan lokasi tersebut, seharusnya gerai memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya: lokasi strategis tidak serta-merta menjamin keberhasilan jika konsep bisnis dan strategi pemasaran tidak matang.
Situasi ini memunculkan kritik tajam terhadap perencanaan program KDKMP secara keseluruhan. Indikasi kuat menunjukkan bahwa pembangunan gerai lebih berorientasi pada aspek fisik mendirikan bangunan ketimbang memastikan keberlanjutan usaha di dalamnya. Tanpa model bisnis yang jelas, gerai hanya berpotensi menjadi “etalase kosong” yang tidak produktif.
Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai kajian kelayakan yang seharusnya menjadi dasar pembangunan. Apakah telah dilakukan studi pasar secara komprehensif sebelum gerai didirikan? Apakah ada analisis mengenai daya beli, preferensi konsumen, hingga peta persaingan usaha di kawasan tersebut? Minimnya pengunjung seakan menjadi indikator bahwa aspek-aspek tersebut tidak diperhitungkan secara optimal.
Selain itu, terdapat indikasi lemahnya strategi branding dan diferensiasi produk. Di tengah persaingan ketat pusat perbelanjaan modern dan UMKM kreatif, gerai KDKMP belum mampu menawarkan nilai unik yang dapat menarik konsumen. Tanpa kejelasan positioning, gerai sulit bersaing dan cenderung ditinggalkan pasar.
Kritik juga mengarah pada pola implementasi program yang terkesan top-down. Ketika kebijakan dirancang tanpa melibatkan pelaku lokal atau memahami dinamika pasar setempat, maka risiko kegagalan menjadi semakin besar. Hal ini relevan dengan berbagai keluhan sebelumnya terkait minimnya pelibatan pemerintah desa dalam program KDKMP di daerah lain.
Lebih mengkhawatirkan lagi, kondisi ini berpotensi menjadi gambaran awal dari masalah yang lebih besar. Jika gerai percontohan di kawasan premium seperti Blok M saja tidak berjalan optimal, maka peluang keberhasilan di daerah lain—yang mungkin memiliki keterbatasan akses, daya beli, dan infrastruktur—patut dipertanyakan.
Kekhawatiran masyarakat pun semakin menguat. Program yang diharapkan mampu mendorong ekonomi justru dikhawatirkan menjadi beban baru, terutama jika pembangunannya turut melibatkan anggaran publik dalam jumlah besar. Tanpa evaluasi menyeluruh, proyek ini berisiko menjadi contoh pemborosan anggaran yang berulang.
Di sisi lain, tidak adanya transparansi terkait kinerja gerai juga menjadi sorotan. Publik berhak mengetahui sejauh mana efektivitas program ini, termasuk data penjualan, jumlah pengunjung, hingga strategi perbaikan yang akan dilakukan. Tanpa keterbukaan, sulit bagi masyarakat untuk menilai apakah program ini layak dilanjutkan atau perlu dihentikan.
Situasi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi para pengambil kebijakan. Evaluasi berbasis data, audit independen, serta keterlibatan pemangku kepentingan lokal menjadi langkah yang tidak bisa ditawar. Program sebesar KDKMP tidak boleh dijalankan hanya berdasarkan asumsi dan ambisi, melainkan harus berpijak pada realitas di lapangan.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak diukur dari seberapa banyak gerai yang dibangun, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Jika gerai percontohan saja gagal menarik minat, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya implementasinya, tetapi juga arah kebijakan dan visi besar di balik program tersebut.
