kabarkoperasi.id, Jakarta — Jumlah gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diklaim telah melampaui jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Namun, pertanyaan kemudian mengemuka: di mana saja lokasi gerai-gerai tersebut dan bagaimana operasionalnya?
Sebagai perbandingan, jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart selama ini dikenal memiliki puluhan ribu gerai yang tersebar di berbagai kota hingga wilayah semi-perkotaan. Sementara itu, KDKMP disebut berkembang pesat melalui skema koperasi desa yang tersebar di seluruh Indonesia.
Meski secara angka diklaim lebih banyak, keberadaan fisik gerai KDKMP belum sepenuhnya terlihat dominan di ruang publik perkotaan. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa sebagian besar unit berada di wilayah pedesaan atau belum sepenuhnya beroperasi secara optimal.
Berbasis Desa, Tidak Terkonsentrasi di Kota
Pengamat ekonomi dari Universitas Nasional, Budi Santoso, menilai perbandingan jumlah gerai KDKMP dengan ritel modern perlu dilihat dari konteks model bisnisnya.
“Ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart terkonsentrasi di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Sementara KDKMP berbasis desa, jadi lokasinya tersebar dan tidak selalu berada di jalur utama atau pusat keramaian,” ujarnya saat dihubungi, Senin (23/2/2026).
Menurut dia, secara konsep, KDKMP memang tidak dirancang untuk bersaing langsung di pasar ritel perkotaan, melainkan sebagai pusat distribusi dan agregasi produk desa.
Tantangan Visibilitas dan Standarisasi
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia, Rina Mahardika, menyoroti pentingnya standarisasi gerai agar mudah dikenali publik.
“Kalau memang jumlahnya sudah melampaui ritel modern, harus ada transparansi data lokasi dan status operasionalnya. Jangan sampai hanya tercatat sebagai unit administratif, tetapi belum aktif secara bisnis,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan koperasi desa bukan hanya soal kuantitas, melainkan juga kualitas layanan, manajemen stok, hingga daya saing harga.
Perlu Transparansi Data
Sejumlah pengamat juga menilai pemerintah perlu membuka data rinci terkait persebaran gerai KDKMP, termasuk provinsi dengan jumlah terbanyak serta tingkat aktivitasnya.
“Publik berhak tahu, apakah seluruh gerai itu sudah beroperasi penuh, atau masih dalam tahap pembentukan kelembagaan,” ujar Direktur Eksekutif Center for Rural Economic Studies, Ahmad Rifai.
Ia menegaskan bahwa klaim jumlah gerai yang melampaui jaringan ritel nasional bisa menjadi capaian positif, asalkan diikuti dengan sistem logistik dan tata kelola yang memadai.
Bukan Sekadar Jumlah
Secara konsep, KDKMP diharapkan menjadi simpul distribusi hasil pertanian dan produk UMKM desa. Gerai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai toko ritel, tetapi juga sebagai pusat agregasi komoditas sebelum didistribusikan ke pasar yang lebih luas.
Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada integrasi sistem pasok, profesionalisme pengelola, serta pengawasan yang berkelanjutan.
Tanpa itu, keunggulan dalam jumlah belum tentu berbanding lurus dengan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat desa.
