kabarkoperasi.id, Kab. Lumajang– Polemik pembangunan gerai KDKMP di kawasan Semeru kian memanas setelah sebuah video yang beredar di Instagram menuai beragam reaksi keras dari masyarakat. Gerai tersebut menjadi sorotan tajam bukan karena fasilitasnya, melainkan lokasinya yang dinilai tidak masuk akal, hal ini dikarenakan berdiri di tengah area persawahan yang sepi aktivitas.
Dalam video yang direkam oleh @liamuliama9, disebutkan bahwa kawasan tersebut bukan jalur utama dan jarang dilalui warga. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya gerai ini dibangun?
Kritik publik pun semakin tajam. Banyak pihak menilai pembangunan gerai ini mencerminkan perencanaan yang buruk dan tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Bahkan, tidak sedikit yang menyebut proyek ini berpotensi menjadi contoh nyata pemborosan anggaran.
Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan fasilitas di lokasi yang minim aktivitas justru dinilai sebagai langkah yang tidak bijak. Alih-alih memberikan manfaat nyata, gerai tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi bangunan sepi yang tidak produktif.
Sejumlah warga menilai, jika pembangunan ini menggunakan dana negara, maka hal tersebut menjadi persoalan serius. Pasalnya, anggaran publik seharusnya dialokasikan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat luas, bukan untuk proyek yang sejak awal sudah diragukan efektivitasnya.
“Kalau memang ini pakai uang negara, ini jelas pemborosan. Tidak ada urgensi, tidak ada potensi ramai, lalu untuk apa dibangun?” ujarnya (27/3/26).
Selain itu, keberadaan gerai di tengah persawahan juga memicu kekhawatiran terkait alih fungsi lahan produktif. Lahan yang seharusnya dimanfaatkan untuk pertanian kini justru digunakan untuk pembangunan yang belum jelas manfaatnya. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan upaya menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan lingkungan.
Pengamat tata ruang menilai, proyek seperti ini seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari aspek kebermanfaatan jangka panjang. Tanpa kajian matang, proyek berisiko besar menjadi “monumen kegagalan” yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai dasar pemilihan lokasi tersebut. Minimnya transparansi ini semakin memperkuat anggapan publik bahwa proyek ini tidak direncanakan secara serius.
Kasus ini menjadi cerminan penting bahwa setiap pembangunan harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat dan perencanaan yang matang. Tanpa itu, proyek yang seharusnya membawa manfaat justru berpotensi menjadi simbol pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan uang negara.
sumber: Instagram/ @liamuliama9
