kabarkoperasi.id, Jakarta, — Keterlambatan pencairan dana yang dikeluhkan sejumlah anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bersama (KSPSB) membuka pertanyaan lebih besar: bagaimana sebenarnya kondisi keuangan koperasi tersebut dan sejauh mana transparansi dijalankan?
Dalam dua bulan terakhir, beberapa anggota mengaku tidak dapat mencairkan simpanan sesuai jatuh tempo. Pihak pengurus disebut menyampaikan alasan “penyesuaian likuiditas”, namun tidak disertai penjelasan rinci mengenai kondisi arus kas.
“Saat daftar dulu dijelaskan soal bagi hasil dan keamanan dana. Tapi ketika pencairan terlambat, penjelasannya sangat umum,” ujar salah satu anggota yang meminta namanya dirahasiakan (27/01/26).
Imbal Hasil Tinggi, Risiko Tidak Dijelaskan?
Sejumlah anggota tertarik bergabung karena tawaran imbal hasil yang dinilai kompetitif dibandingkan produk simpanan perbankan. Dalam beberapa materi sosialisasi, koperasi disebut menawarkan skema bagi hasil yang stabil.
Namun pengamat ekonomi mikro menilai, dalam praktik keuangan, imbal hasil tinggi harus selalu diikuti transparansi risiko.
“Pertanyaannya sederhana: dari mana sumber keuntungan tersebut? Apakah berasal dari usaha riil yang terukur atau dari ekspansi anggota baru?” ujar seorang analis koperasi (27/01/26).
Jika arus kas koperasi bergantung pada perekrutan anggota baru untuk menjaga likuiditas, model ini dinilai rentan terguncang ketika pertumbuhan melambat.
Laporan Keuangan: Terbuka atau Formalitas?
Kunci kesehatan koperasi ada pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan laporan keuangan yang dapat diakses anggota.
Beberapa anggota mengaku tidak pernah menerima laporan detail mengenai:
- Total dana kelolaan
- Rasio pembiayaan bermasalah
- Cadangan likuiditas
- Hasil audit independen
“Sebagai anggota, kami pemilik koperasi. Tapi kami tidak tahu kondisi sebenarnya,” kata anggota lain (27/01/26).
Transparansi menjadi krusial karena koperasi berbeda dengan bank. Dana yang dikelola bukan dijamin lembaga penjamin simpanan, melainkan bergantung pada kekuatan manajemen internal.
Banyak juga anggota koperasi yang mengeluhkan bahwa sudah tidak dibayarkan uangnya selama 5 tahun dan meminta uangnya dikembalikan. Sehingga pada tanggal 27 Januari 2026 para anggota koperasi melakukan demonstrasi agar Menteri Ferry Juliantono hingga Presiden Prabowo bisa melihat kesengsaraan yang mereka alami.
Risiko Likuiditas dan Potensi Rush
Dalam skema koperasi simpan pinjam, resiko terbesar adalah mismatch antara simpanan jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang.
Jika banyak anggota menarik dana bersamaan, sementara pembiayaan belum kembali, koperasi bisa mengalami tekanan likuiditas serius.
“Tanpa cadangan kas yang kuat, satu isu saja bisa memicu penarikan massal,” ujar analis tersebut.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pengurus mengenai besaran cadangan kas atau rasio pembiayaan bermasalah.
Pengawasan dan Tanggung Jawab
Secara kelembagaan, koperasi berada dalam pembinaan Kementerian Koperasi melalui dinas terkait di daerah.
Namun banyak pakar menilai pengawasan koperasi di Indonesia masih bersifat administratif, bukan berbasis deteksi dini risiko.
“Sering kali intervensi baru muncul setelah masalah membesar,” ujar pakar hukum koperasi.
Pertanyaan pentingnya:
- Apakah pernah ada audit menyeluruh?
- Apakah ada peringatan dini sebelum keterlambatan terjadi?
- Siapa yang bertanggung jawab jika dana anggota macet?
Ujian Kepercayaan
Koperasi tumbuh dari kepercayaan komunitas. Namun ketika transparansi dipertanyakan, kepercayaan bisa berubah menjadi kepanikan.
Sejumlah anggota kini berharap ada forum terbuka yang menjelaskan kondisi aktual koperasi secara rinci, termasuk rencana pemulihan jika memang terjadi gangguan likuiditas.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa koperasi, meski berbasis kekeluargaan dan syariah, tetap tunduk pada prinsip dasar keuangan: transparansi, manajemen risiko, dan akuntabilitas.
Tanpa itu, imbal hasil tinggi bisa berubah menjadi beban kepercayaan yang sulit dipulihkan.
Hal ini menjadi tamparan keras untuk Kementerian Koperasi, karena Kementerian Koperasi yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk masyarakat melakukan simpan pinjam akan tetapi program yang dibuat malah bermasalah dan mencoreng nama baik Kementerian Koperasi. Sehingga menimbulkan spekulasi dari para anggota bahwa uang mereka yang ada di Koperasi di korupsi.
