Koperasi sebagai Alternatif Layanan Keuangan: Peluang Perluasan Usaha dan Penguatan Regulasi

Sumber: Cepos Online

Pemerintah tengah membahas peluang untuk melibatkan koperasi dalam penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pembayaran pensiunan. Rencana tersebut dibahas oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono bersama Menteri Keuangan sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan layanan koperasi dan meningkatkan daya saingnya di sektor jasa keuangan. Ferry menyampaikan, “Kemarin kami juga membicarakan tentang bagaimana saya bersama Menteri Keuangan akan memastikan koperasi bisa menjadi unit layanan jasa untuk membayar gaji pegawai negeri dan pensiun,”. Inisiatif ini diarahkan untuk membuka peluang bagi koperasi dalam menyediakan layanan yang lebih luas bagi masyarakat.

Pengembangan layanan tersebut juga berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rancangan regulasi ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan koperasi dan menyesuaikan kerangka pengaturannya dengan perkembangan kebutuhan ekonomi. Salah satu substansi yang disampaikan Ferry adalah rencana pembentukan badan pengawas koperasi di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penambahan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi simpanan masyarakat di koperasi. Menurut Ferry, penguatan regulasi tersebut berpotensi meningkatkan kemampuan koperasi untuk bersaing dengan lembaga keuangan yang telah beroperasi di Indonesia. Ia menyatakan, “Kalau itu terjadi dalam waktu dekat keberadaan koperasi-koperasi akan bisa bersaing dengan perbankan yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Pembaruan regulasi dinilai penting karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dipandang perlu disesuaikan dengan dinamika perekonomian dan perkembangan kelembagaan saat ini. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR pada 17 Juni 2026, Ferry menekankan bahwa revisi undang-undang tersebut dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap ekosistem perkoperasian nasional. Ia menyampaikan, “UU Nomor 25 Tahun 1992 dalam perkembangannya dinilai sudah tidak relevan. Ini adalah momentum besar bagi bangsa untuk menata secara menyeluruh kehidupan perkoperasian di Indonesia,”. Pembaruan tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan kelembagaan sekaligus memberikan ruang bagi koperasi untuk mengembangkan kegiatan usaha sesuai kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, rencana penyaluran gaji PNS dan pembayaran pensiunan melalui koperasi masih berada dalam tahap pembahasan. Realisasinya bergantung pada perkembangan kebijakan pemerintah dan penyelesaian regulasi terkait. Dengan demikian, perluasan layanan koperasi perlu dipahami sebagai bagian dari agenda penguatan ekosistem perkoperasian, bukan sebagai kebijakan yang telah berlaku. Kepastian regulasi, pengawasan, dan perlindungan simpanan menjadi aspek penting dalam mendukung pengembangan koperasi yang lebih profesional dan berdaya saing.

Sumber:Detik.com

Bagikan