Penguatan ekonomi masyarakat pesisir membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan produksi perikanan. Pemerintah juga perlu membenahi ekosistem usaha nelayan secara menyeluruh. Pasalnya, meski wilayah pesisir menjadi pemasok utama kebutuhan ikan, kesejahteraan nelayan masih menghadapi berbagai persoalan struktural.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melakukan riset di Indramayu, Sukabumi, dan Lampung Timur. Riset ini bertujuan mengidentifikasi berbagai hambatan ekonomi masyarakat pesisir.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, hasil riset harus menghasilkan kebijakan nyata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Melalui forum seminar ini kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan bagaimana pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi dalam mendorong peningkatan ekonomi di pesisir dan didesa dengan upaya yang nyata,” kata Panel dalam Seminar Hasil Survei Peran Pedagang Pengumpul di Wilayah Pesisir. Seminar bertema “Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi” tersebut berlangsung di Lampung.
Tiga Masalah Utama yang Menghambat Ekonomi Nelayan
Nelayan menghadapi tantangan ekonomi yang tidak hanya berkaitan dengan hasil tangkapan. Mereka juga harus menanggung biaya operasional yang tinggi, keterbatasan pembiayaan, dan lemahnya posisi tawar dalam pemasaran.
Rantai distribusi yang panjang turut meningkatkan biaya usaha. Selain itu, mahalnya logistik membuat nelayan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli sarana produksi.
Keterbatasan akses pembiayaan produktif juga mendorong sebagian nelayan mencari pinjaman dari rentenir. Kondisi ini semakin membebani keuangan mereka. Di sisi lain, minimnya pembeli dan ketidakpastian harga membuat nelayan kesulitan memperoleh keuntungan yang layak.
Panel menilai pemerintah harus segera mengatasi ketiga persoalan tersebut.
“Kemiskinan sulit dibereskan kalau tiga masalah ini tidak dibereskan,” tegas Panel.
Koperasi Menjadi Solusi untuk Memperkuat Ekonomi Pesisir
Dalam menghadapi persoalan tersebut, koperasi dapat memainkan peran strategis. Koperasi bisa mengintegrasikan penyediaan sarana produksi, pembiayaan, dan pemasaran hasil tangkapan dalam satu ekosistem usaha.
Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pemerintah ingin mendekatkan layanan ekonomi kepada masyarakat pesisir.
Kedua program tersebut diharapkan mampu membantu nelayan memenuhi kebutuhan usaha. Layanannya mencakup penyediaan bahan bakar, es untuk menjaga kualitas ikan, akses modal, hingga pemasaran hasil tangkapan.
Lampung Timur menjadi salah satu daerah yang membutuhkan dukungan tersebut. Keterbatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) masih menyulitkan nelayan memperoleh solar.
Selain akses bahan bakar, nelayan juga membutuhkan ketersediaan es dan kepastian pembeli. Dengan begitu, mereka dapat memperhitungkan biaya serta potensi pendapatan sebelum melaut.
“Kami berharap nanti nelayan itu kalau mau melaut tidak perlu keluar duit, jadi sejak di tengah laut sudah tahu akan dapat berapa, nanti tinggal dihitung saja hasilnya saat mendaratkan hasil tangkapannya,” kata Panel.
Kepastian Pasar dan Transparansi Harga Harus Menjadi Prioritas
Pengembangan koperasi pesisir tidak cukup hanya dengan membentuk kelembagaan. Pengelola juga harus membangun tata kelola usaha yang transparan dan berkelanjutan.
Koperasi perlu memastikan akses pembiayaan yang terjangkau. Selain itu, pengelola harus menerapkan penetapan harga secara terbuka dan menjamin penyerapan hasil tangkapan.
Fungsi offtaker atau pembeli hasil produksi juga memegang peranan penting. Melalui fungsi ini, koperasi dapat membantu nelayan memperoleh kepastian pasar.
Namun, pemerintah dan pengelola koperasi perlu mengatur mekanisme pembelian secara jelas. Langkah tersebut penting agar nelayan tidak kembali bergantung pada satu pembeli.
Dengan tata kelola yang sehat, koperasi dapat memperkuat posisi tawar nelayan. Pada akhirnya, nelayan memiliki lebih banyak pilihan dalam menjual hasil tangkapan dan memperoleh harga yang lebih menguntungkan.
Pemda Lampung Timur Dorong Implementasi Program Nyata
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.
Menurutnya, Lampung Timur memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun, berbagai kendala masih menghambat pemanfaatan potensi tersebut. Beberapa di antaranya mencakup pemasaran, kepastian harga, akses permodalan, dan posisi tawar nelayan.
Ela berharap pemerintah segera menindaklanjuti hasil riset melalui program konkret. Ia menilai masyarakat membutuhkan solusi langsung, bukan sekadar pembahasan dalam forum seminar.
“Tentunya kami sangat terbantu dengan riset yang dilakukan Kemenkop, namun ini tidak boleh berhenti hanya sampai di seminar saja, tetapi kita tunggu kolaborasi Kemenkop dengan Pemda melalui implementasi yang nyata misal soal penyediaan solar bagi para nelayan,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu langkah prioritasnya ialah memperluas akses solar bagi nelayan.
Koperasi Harus Meningkatkan Pendapatan dan Posisi Tawar Nelayan
Penguatan ekonomi pesisir berbasis koperasi membutuhkan langkah nyata dan terukur. Pemerintah perlu menerjemahkan hasil riset menjadi program yang menjawab kebutuhan nelayan.
Ada empat prioritas utama yang perlu pemerintah dorong. Pertama, mempermudah akses sarana produksi. Kedua, menyediakan pembiayaan dengan biaya terjangkau. Ketiga, memperkuat rantai pasok dan distribusi. Keempat, menjamin kepastian pasar bagi hasil tangkapan.
KDKMP dan KNMP berpeluang menjadi pusat integrasi layanan ekonomi tersebut. Namun, keberhasilannya membutuhkan pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola koperasi, dan pelaku pasar.
Pada akhirnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang berdiri. Pemerintah juga harus melihat dampaknya terhadap penurunan biaya operasional, peningkatan pendapatan, dan penguatan posisi tawar nelayan.
Dengan pengelolaan yang profesional dan kolaborasi berkelanjutan, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi pesisir. Nelayan pun memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari rantai ketergantungan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.


